Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) 
kembali menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro darurat di Pulau Jawa dan Bali. Hal ini dilakukan guna menekan kasus covid-19 yang melonjak sejak awal Juni 2021.
PPKM mikro darurat akan diterapkan di 44 kabupaten/kota di enam provinsi. Pembatasan darurat bisa diberlakukan selama dua pekan.
"Hari ini ada finalisasi kajian untuk melihat lonjakan yang sangat tinggi dan kami harapkan selesai karena diketuai oleh Pak Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) untuk memutuskan diberlakukannya PPKM Darurat," tutur Jokowi dalam Munas Kadin di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (30/6).
Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi mengusulkan sejumlah kabupaten/kota di Bali, Jawa Timur, Yogyakarta, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten untuk PPKM mikro darurat.
Usulan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi terungkap lewat salinan dokumen berjudul 'Intervensi Pemerintah dalam Penanganan Covid-19'.
Jika usulan tersebut disetujui Jokowi, maka PPKM mikro darurat akan dilakukan di seluruh provinsi Jawa dan Bali. Secara total, pemerintah akan menerapkan PPKM mikro darurat di tujuh provinsi, bukan enam seperti yang disebutkan Jokowi.
Dalam rancangan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, PPKM mikro darurat akan dilakukan mulai 3 Juli 2021. Hal ini akan berlaku selama 17 hari.
Peneliti Indef Abra Talattov mengatakan PPKM mikro darurat akan berpengaruh pada ekonomi daerah kuartal III 2021, mengingat ruang gerak publik semakin terbatas.
Berdasarkan dokumen Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, pusat perbelanjaan/mal dan pusat perdagangan akan ditutup. Restoran hanya bisa melayani pesan antar.
Lalu, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring, tempat ibadah ditutup sementara, serta berbagai fasilitas umum juga ditutup.
Sementara, perkantoran di sektor non esensial wajib menerapkan bekerja dari rumah (work from home/wfh) 100 persen. Untuk perkantoran sektor esensial dapat menerapkan WFH 50 persen.
Abra mengatakan operasional perusahaan akan terganggu. Permintaan akan menurun, sehingga kapasitas produksi juga ikut berkurang. Dengan demikian, pendapatan perusahaan akan jeblok.
"Mau tidak mau ada konsekuensi penambahan karyawan yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK), dirumahkan. Entah mungkin dirumahkan tanpa gaji atau sampai dilakukan PHK," kata Abra.
Situasi ini akan menambah jumlah pengangguran di Indonesia, khususnya DKI Jakarta. Maklumlah, ekonomi ibu kota bergantung dari sektor perdagangan dan industri pengolahan.
"Ekonomi Jakarta paling besar dari sektor perdagangan. Sektor perdagangan itu seperti pasar, mal. Itu pasti akan terdampak besar. Mal dibatasi, permintaan masyarakat melemah," jelas Abra.
Begitu juga dengan provinsi lain di Pulau Jawa. Jika banyak perusahaan tumbang karena permintaan pasar terus menurun, maka jumlah PHK dan pegawai yang dirumahkan akan menjamur.
Sementara, Bali juga semakin tertekan karena jumlah wisatawan terus menurun. Seperti diketahui, ekonomi Bali sangat bergantung dengan sektor pariwisata.
Kendati begitu, Abra mengatakan jika PPKM mikro darurat berjalan efektif dalam 17 hari, maka dampaknya akan positif untuk ekonomi jangka panjang. Pasalnya, kegiatan ekonomi akan kembali bergerak normal jika kasus penularan covid-19 melandai.
"Ada kesempatan untuk recovery (pulih). Menurut saya, tidak ada kata terlambat untuk PPKM mikro darurat, untuk mengendalikan kasus covid-19," katanya.
Nah, jika PPKM mikro darurat tak berjalan efektif, banyak kebijakan dilanggar dan jumlah penularan meningkat, bukan tidak mungkin ekonomi provinsi di Pulau Jawa bisa melambat atau kembali minus pada kuartal III 2021 nanti.
"Kuartal III 2021 berpotensi kontraksi lagi kalau memang kasus covid-19 masih melonjak, pemerintah memperpanjang lagi PPKM mikro darurat, itu sangat berpotensi. Apalagi, DKI Jakarta sangat berpotensi. Ini berdasarkan kuartal ke kuartal ya," ungkap Abra.
Jika ekonomi daerah merosot, maka akan berpengaruh terhadap ekonomi nasional. Apalagi, Pulau Jawa selama ini menjadi kontributor terbesar bagi ekonomi nasional.
Dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi ekonomi Pulau Jawa tembus 58,7 persen pada kuartal I 2021. Artinya, penurunan sedikit saja ekonomi di Jawa, maka dampaknya besar bagi nasional.
Sementara, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede berpendapat dampak PPKM mikro darurat akan lebih dalam bagi DKI Jakarta. Masalahnya, ekonomi ibu kota bergantung dari sektor perdagangan dan jasa.
"Kalau dibandingkan provinsi lain di Jawa, karena di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah masih ada pertanian, perkebunan, dan peternakan yang tidak terlalu terdampak dari PPKM mikro darurat," tutur Josua.
Kendati demikian, ia memproyeksi ekonomi daerah dan nasional tetap positif pada kuartal II dan kuartal III 2021. Namun, ia mengaku belum memiliki angka spesifik terkait proyeksi pertumbuhan ekonomi pasca penerapan PPKM mikro darurat.
Sementara, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede berpendapat dampak PPKM mikro darurat akan lebih dalam bagi DKI Jakarta. Masalahnya, ekonomi ibu kota bergantung dari sektor perdagangan dan jasa.
"Kalau dibandingkan provinsi lain di Jawa, karena di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah masih ada pertanian, perkebunan, dan peternakan yang tidak terlalu terdampak dari PPKM mikro darurat," tutur Josua.
Kendati demikian, ia memproyeksi ekonomi daerah dan nasional tetap positif pada kuartal II dan kuartal III 2021. Namun, ia mengaku belum memiliki angka spesifik terkait proyeksi pertumbuhan ekonomi pasca penerapan PPKM mikro darurat.
Ia berharap pemerintah menerapkan PPKM mikro darurat hanya satu tahap, yakni 17 hari atau sekitar dua pekan. Sebab jika diperpanjang, maka efeknya akan buruk untuk ekonomi.
"Mungkin dampak signifikan pada Juli saja. Agustus dan September recovery lagi. Tapi kalau lebih dari dua minggu bisa lebih rendah ekonomi kuartal III 2021," tegas Josua.
Meski begitu, Josua berpendapat kontribusi ekonomi Pulau Jawa terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional tetap akan di atas 50 persen. Dengan kata lain, pemberlakuan PPKM mikro darurat tak serta merta menurunkan kontribusi Pulau Jawa terhadap ekonomi dalam negeri.
"Masih tetap di atas 55 persen (kontribusi). Kontribusi masih tetap besar, kecuali ada peningkatan produktivitas signifikan dari luar Pulau Jawa, baru kontribusinya bisa tergerus," terang Josua.
Ia menambahkan pemerintah juga harus menyiapkan alokasi tambahan bantuan sosial (bansos) untuk menjaga daya beli masyarakat. Bansos dibutuhkan untuk membuat masyarakat rentan miskin bertahan dan menopang ekonomi pada kuartal III 2021.
"Pemerintah harus mengalokasikan bansos, jangan sampai daya beli turun lagi. Harapannya kuartal III 2021 tidak terperosok dalam," pungkas Josua.